27 Februari, 2011

TANAH WAKAF WAJIB BERSERTIFIKAT

Sambas (24/2) --- Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menghadirkan utusan Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Sambas dan Ketua Nazir di Aula Pantura Sambas, Rabu (23/2). Pertemuan tersebut membahas keberadaan tanah wakaf yang wajib memiliki sertifikat, agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Sambas Mahmudi, informasi sertifikat tanah wakaf ini harus dipahami masyarakat dan petugas lapangan, agar masyarakat mengerti tentang aturan tanah wakaf. Baik itu tanah wakaf perkuburan, masjid, sekolah, dan lain-lain, di mana semuanya wajib memiliki sertifikat, sehingga status hukum tanah jelas. "Khusus tanah wakaf sekolah, aturan terbaru apabila tidak memiliki sertifikat, maka sekolah tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan, karena bantuan ini mengalir jika ada sertifikat tanah untuk bangunan sekolah dan tidak bermasalah," ujamya.

Dijelaskannya bahwa masalah wakaf harus diselesaikan, terutama masalah batas tanah. Ini harus dikoordinasikan bersama yang mewakafkan, sehingga wakaf yang diserahkan tidak bermasalah di kemudian hari, tanah wakaf yang diterima harus memiliki surat dari wakif yang diketahui nazir yang ditandatangani KUA. Karena wakaf ini diingatkannya cukup penting, karena tujuannya agar tidak memiliki tuntutan di kemudian hari. Selain itu, sertifikat tanah ini akan mempermudah jika dikucurkan bantuan.

"Kemenag mengimbau agar KUA kecamatan harus cepat membentuk nazir, serta menginformasikan kepada masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas Siswidodo mengungkapkan bahwa terkait permohonan serifikat tanah, berdasarkan surat yang masuk kepadanya, semua permohonan tanah wakaf telah kelar dan tidak mengalami tunggakan di BPN. Sementara bagi yang akan mengurus baru diharapkan dia segera mengajukan ke BPN. Syaratnya, kata dia, utruk tanah wakaf harus ada penyerahan dari wakif kepada nazir di KUA setempat,berdasarkan akte ikrar wakaf dan mengajukan pemohonan ke BPN, "Alhamdulillah sejauh ini pengurusan tanah wakaf tidak ada kendala, sedangkan untuk biaya yang di wajibkan di antaranya untuk pengukuran dan panitia, ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPN," katanya.

Sementara itu Penyelenggara Zakat Wakaf, Zulkarnain, mengatakan kegiatan ini untuk menginformasikan aturan tanah wakaf kepada KUA dan nazir. "Diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan wakaf yang ada di Kabupaten Sambas, sehingga keberadaan tanah wakaf yang telah diserahkan menjadi jelas, salah satunya memiliki sertifikat," pungkasnya. (Kemenag Kalbar)

22 Desember, 2010

Pemilihan KUA Teladan 2010

Teka teki pemenang KUA Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 terjawab sudah. Pada hari selasa tanggal 20 juli 2010, bertempat di Hotel Santika Pontianak, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Drs.H.Rasmi Sattar, M.Pd mengukuhkan tiga kepala KUA Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Tiga Kepala KUA yang dikukuhkan itu adalah Zaidi,S.Ag kepala KUA Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten sambas sebagai terbaik I, Hasanusi,S.Pd.I Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagai terbaik II, Sutisna Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang sebagai terbaik III.

Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa pemilihan KUA Kecamatan sebagai Unit Pelayanan Teladan/Percontohan dimaksudkan untuk mendorong, memotivasi kinerja KUA Kecamatan agar dapat memberi pelayanan yang tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai pelayanan prima.

Lebih lanjut Kakanwil mengatakan bahwa KUA Kecamatan harus tegar dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang begitu banyak dan berat dalam melaksanakan bimbingan, membina masyarakat untuk meningkatkan keimanan, kebijakan Pemerintah serta melaksanakan tugas dalam ketaqwaan yang dimanivestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

“Pemilihan KUA Kecamatan sebagai Unit Pelayanan Teladan/Percontohan ini membuktikan baik Pusat maupun Daerah sangat memperhatikan dalam rangka mengadakan pembinaan, baik administrasi ataupun sumber daya lainnya” ujar kakanwil lagi

07 September, 2010

STRUKTUR KUA

DATA PEGAWAI

KUA KEC. PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2010

NO

NAMA

JABATAN

1

Drs. HERLAN

Kepala Kantor

2

M. YAMIN CHALID

Pelaksana

3

AMIRUN, S.Th.I

Penghulu

4

MAHYUDI, S.Hi

Pelaksana

5

DARWATI, S.Ag

Penyuluh Fungsional

6

RUSMAN

Pegawai Honor

7

Drs. SUTIYO

Pengawas PENDAIS

27 Agustus, 2010

Soal Shalat Jenazah Koruptor Bisa Muncul Pengadilan Jenazah

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali setuju koruptor harus mendapat hukuman yang setimpal karena merugikan rakyat dan bangsa. Namun semangat pemberantasan korupsi bukan berarti membiarkan jenazah koruptor tidak dishalati, sehingga berkembang orang yang sudah mati diadili dulu untuk mengetahui apakah ia koruptor atau bukan.

"Nanti bisa ada pengadilan jenazah, yang mau dikubur dihakimi dulu apa pantas dishalati atau tidak," kata Suryadharma Ali usai berbuka bersama dengan pejabat Kementerian Agama dan pers dikediamannya, komplek pejabat tinggi negara Jl Widya Chandra No. 9 Jakarta, Senin (23/8) sore.

Padahal lanjut dia, shalat jenazah merupakan fardu kifayah,setiap mayit yang beragama Islam maka kewajiban umat muslim di wilayah itu untuk menyalatinya. "Itu kan wilayah fikih. Orang yang mati itu harus dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan. Itu hukumnya fardu kifayah," kata Suryadharma.

Dijelaskannya, terpidana korupsi yang sudah menjalani hukumannya sudah mendapatkan balasan atas kesalahannya. Maka itulah ada Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang salah satu fungsinya meluruskan orang yang bersalah agar seorang kembali ke jalan yang benar. "Kalau di sini sudah mendapatkan balasan, mengapa melarang untuk dishalatkan?" tanya Suryadharma yang saat itu mengenakan baju koko berawarna putih.

Seperti diketahui kecaman anti korupsi kian bersemangat. Seperti wacana `Koruptor Itu Kafir` dan imbauan tidak mensalatkan koruptor kini tengah berkembang menjadi kontroversi. Menteri Agama Suryadharma Ali memahami munculnya wacana tersebut merupakan bentuk dari semangat pemberantasan korupsi.

Tapi diingatkan agar semangat tersebut jangan sampai melanggar masalah fikih. "Ya terlalu bersemangat. Tapi masalah kafir atau salat itu kan wilayah fikih, wilayahnya ulama, bukan wilayah KPK (hukum)," kata menteri yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini (sumber : kemenag.go.id)

29 Juli, 2010

Husain D Mahmud : Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak (27/7) --- Setelah menunggu hampir tujuh bulan tanpa pejabat definitif, akhirnya Senin (26/7), Menteri Agama Surya Dharma Ali melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang dijabat HM Husain D Mahmud. Siapa sosok pengganti Rasmi Sattar ini?

Sebelumnya beredar sejumlah nama yang juga menjadi kans untuk menjabat kursi nomor satu di Kanwil Kemenag Kalbar. Selain Husain, nama-nama yang berpeluang itu yakni Andi Jafar (Kepala Kanmenag Kabupaten Pontianak), Haitami Salim (Dosen STAIN Pontianak) dan M Basri Har (Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Kalbar).

HM Husain D Mahmud dilantik bersama beberapa Ketua STAIN di Indonesia, di Jakarta. Husain dikenal rekan sejawatnya sebagai sosok berdedikasi tinggi. Konsisten dengan tugas dan selalu menunjukan kompetensinya serta penuh bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

Karier pria kelahiran Pontianak, 10 Juli 1954 ini dimulai sebagai Kasubsi Penyuluh pada Kanmenag Kab. Sintang kurang lebih satu tahun. Karena dianggap konsisten dan menunjukkan kemampuannya dalam tugas dan bekerja dengan baik, lulusan Ilmu Administrasi negara Pontianak tahun 1996 ini kemudian diberikan pekerjaan yang lebih padat yaitu di mutasikan menjadi Kepala Seksi Penerangan Agama Islam pada Kanmenag Sintang Tahun 1984.

Walau pekerjaan semakin padat, ia dinilai mampu bekerja dengan tekun dan semangat kebersamaan. Disiplin, merupakan kata kunci keberhasilannya, dan selalu ditanamkannya hingga ia dapat menyelesaikan tugas di bidang penerangan Agama Islam.

Untuk menambah pengalaman kerja, Husain kemudian dimutasikan kembali di bidang pendidikan sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kanmenag Kab. Sintang selama kurang lebih enam tahun. Setelah itu, Husain pun dipromosikan lagi pada jabatan Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kanmenag Kab. Sintang. Kinerja yang lebih baik itu pulalah yang mengantarkan diririya mendapat kepercayaan dan dipromosikan sebagai Kepala Kanmenag Sintang (2003-2005).

Dengan amanah yang lebih besar ini pun, Husain tetap konsisten dengan tugas dan selalu menunjukkan kompetensinya serta penuh tanggung jawab dengan pekerjaannya. "Apapun permasalahannya, beliau dapat menyelesaikannya dengan baik," komentar rekan sejawatnya, H Ramli.

Karier pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI (1996) ini terus berlanjut. Dengan wawasan dan kedewasaan dalam bekerja dan mengedepankan semangat korsa dalam menjalankan amah itu, Husain dimutasikan menjadi Kepala Bidang Haji Zakat Wakaf pada Kantor Wilayah Kemenag KalimanĂ‚¬tan Barat. Ini jabatan terakhir Husain sebelum dia dilantik Menteri Agama guna menggantikan Rasmi Sattar.

"Saat menjabat Kabid Hazawa, beliau menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan berdedikasi, baik terhadap karyawan dan pimpinan. Serta dapat bekerjasama dengan baik antar instansi di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dan selalu loyal terhadap pimpinan," kata Ramli.

Dihubungi Pontianak Post usai pelantikan di Jakarta, Husain D Mahmud menegaskan akan berusaha maksimal dalam menjalankan amanah yang dititipkan kepadanya. "Insya Allah saya akan melanjutkan program-program Kanwil yang lama dan coba menciptakan program baru. Mudah-mudahan Kanwil Kemenag Kalbar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik," kata pelopor dan penggagas berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma`arif Kabupaten Sintang ini.

Husain juga akan menggagas berbagai program baru untukmeningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama yang belum tersentuh oleh pimpinan sebelumnya. "Saya ingin mencoba pengadaan kitab suci semua agama di hotel-hotel. Di daerah maju, biasanya di kamar hotel disediakan juga Alquran," katanya.

Program-program yang menyentuh langsung kehidupan bergama di masyarakat juga akan dilaksanakannya. "Saya menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai berjalan di tempat saja," ujar Penasihat Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Provinsi Kalbar ini. (sumber : http://kalbar.kemenag.go.id)