TANAH WAKAF WAJIB BERSERTIFIKAT

Sambas (24/2) --- Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menghadirkan utusan Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Sambas dan Ketua Nazir di Aula Pantura Sambas, Rabu (23/2). Pertemuan tersebut membahas keberadaan tanah wakaf yang wajib memiliki sertifikat, agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Sambas Mahmudi, informasi sertifikat tanah wakaf ini harus dipahami masyarakat dan petugas lapangan, agar masyarakat mengerti tentang aturan tanah wakaf. Baik itu tanah wakaf perkuburan, masjid, sekolah, dan lain-lain, di mana semuanya wajib memiliki sertifikat, sehingga status hukum tanah jelas. "Khusus tanah wakaf sekolah, aturan terbaru apabila tidak memiliki sertifikat, maka sekolah tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan, karena bantuan ini mengalir jika ada sertifikat tanah untuk bangunan sekolah dan tidak bermasalah," ujamya.

Dijelaskannya bahwa masalah wakaf harus diselesaikan, terutama masalah batas tanah. Ini harus dikoordinasikan bersama yang mewakafkan, sehingga wakaf yang diserahkan tidak bermasalah di kemudian hari, tanah wakaf yang diterima harus memiliki surat dari wakif yang diketahui nazir yang ditandatangani KUA. Karena wakaf ini diingatkannya cukup penting, karena tujuannya agar tidak memiliki tuntutan di kemudian hari. Selain itu, sertifikat tanah ini akan mempermudah jika dikucurkan bantuan.

"Kemenag mengimbau agar KUA kecamatan harus cepat membentuk nazir, serta menginformasikan kepada masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas Siswidodo mengungkapkan bahwa terkait permohonan serifikat tanah, berdasarkan surat yang masuk kepadanya, semua permohonan tanah wakaf telah kelar dan tidak mengalami tunggakan di BPN. Sementara bagi yang akan mengurus baru diharapkan dia segera mengajukan ke BPN. Syaratnya, kata dia, utruk tanah wakaf harus ada penyerahan dari wakif kepada nazir di KUA setempat,berdasarkan akte ikrar wakaf dan mengajukan pemohonan ke BPN, "Alhamdulillah sejauh ini pengurusan tanah wakaf tidak ada kendala, sedangkan untuk biaya yang di wajibkan di antaranya untuk pengukuran dan panitia, ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPN," katanya.

Sementara itu Penyelenggara Zakat Wakaf, Zulkarnain, mengatakan kegiatan ini untuk menginformasikan aturan tanah wakaf kepada KUA dan nazir. "Diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan wakaf yang ada di Kabupaten Sambas, sehingga keberadaan tanah wakaf yang telah diserahkan menjadi jelas, salah satunya memiliki sertifikat," pungkasnya. (Kemenag Kalbar)

Pemilihan KUA Teladan 2010

Teka teki pemenang KUA Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 terjawab sudah. Pada hari selasa tanggal 20 juli 2010, bertempat di Hotel Santika Pontianak, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Drs.H.Rasmi Sattar, M.Pd mengukuhkan tiga kepala KUA Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Tiga Kepala KUA yang dikukuhkan itu adalah Zaidi,S.Ag kepala KUA Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten sambas sebagai terbaik I, Hasanusi,S.Pd.I Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagai terbaik II, Sutisna Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang sebagai terbaik III.

Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa pemilihan KUA Kecamatan sebagai Unit Pelayanan Teladan/Percontohan dimaksudkan untuk mendorong, memotivasi kinerja KUA Kecamatan agar dapat memberi pelayanan yang tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai pelayanan prima.

Lebih lanjut Kakanwil mengatakan bahwa KUA Kecamatan harus tegar dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang begitu banyak dan berat dalam melaksanakan bimbingan, membina masyarakat untuk meningkatkan keimanan, kebijakan Pemerintah serta melaksanakan tugas dalam ketaqwaan yang dimanivestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

“Pemilihan KUA Kecamatan sebagai Unit Pelayanan Teladan/Percontohan ini membuktikan baik Pusat maupun Daerah sangat memperhatikan dalam rangka mengadakan pembinaan, baik administrasi ataupun sumber daya lainnya” ujar kakanwil lagi

Soal Shalat Jenazah Koruptor Bisa Muncul Pengadilan Jenazah

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali setuju koruptor harus mendapat hukuman yang setimpal karena merugikan rakyat dan bangsa. Namun semangat pemberantasan korupsi bukan berarti membiarkan jenazah koruptor tidak dishalati, sehingga berkembang orang yang sudah mati diadili dulu untuk mengetahui apakah ia koruptor atau bukan.

"Nanti bisa ada pengadilan jenazah, yang mau dikubur dihakimi dulu apa pantas dishalati atau tidak," kata Suryadharma Ali usai berbuka bersama dengan pejabat Kementerian Agama dan pers dikediamannya, komplek pejabat tinggi negara Jl Widya Chandra No. 9 Jakarta, Senin (23/8) sore.

Padahal lanjut dia, shalat jenazah merupakan fardu kifayah,setiap mayit yang beragama Islam maka kewajiban umat muslim di wilayah itu untuk menyalatinya. "Itu kan wilayah fikih. Orang yang mati itu harus dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan. Itu hukumnya fardu kifayah," kata Suryadharma.

Dijelaskannya, terpidana korupsi yang sudah menjalani hukumannya sudah mendapatkan balasan atas kesalahannya. Maka itulah ada Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang salah satu fungsinya meluruskan orang yang bersalah agar seorang kembali ke jalan yang benar. "Kalau di sini sudah mendapatkan balasan, mengapa melarang untuk dishalatkan?" tanya Suryadharma yang saat itu mengenakan baju koko berawarna putih.

Seperti diketahui kecaman anti korupsi kian bersemangat. Seperti wacana `Koruptor Itu Kafir` dan imbauan tidak mensalatkan koruptor kini tengah berkembang menjadi kontroversi. Menteri Agama Suryadharma Ali memahami munculnya wacana tersebut merupakan bentuk dari semangat pemberantasan korupsi.

Tapi diingatkan agar semangat tersebut jangan sampai melanggar masalah fikih. "Ya terlalu bersemangat. Tapi masalah kafir atau salat itu kan wilayah fikih, wilayahnya ulama, bukan wilayah KPK (hukum)," kata menteri yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini (sumber : kemenag.go.id)

Husain D Mahmud : Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak (27/7) --- Setelah menunggu hampir tujuh bulan tanpa pejabat definitif, akhirnya Senin (26/7), Menteri Agama Surya Dharma Ali melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang dijabat HM Husain D Mahmud. Siapa sosok pengganti Rasmi Sattar ini?

Sebelumnya beredar sejumlah nama yang juga menjadi kans untuk menjabat kursi nomor satu di Kanwil Kemenag Kalbar. Selain Husain, nama-nama yang berpeluang itu yakni Andi Jafar (Kepala Kanmenag Kabupaten Pontianak), Haitami Salim (Dosen STAIN Pontianak) dan M Basri Har (Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Kalbar).

HM Husain D Mahmud dilantik bersama beberapa Ketua STAIN di Indonesia, di Jakarta. Husain dikenal rekan sejawatnya sebagai sosok berdedikasi tinggi. Konsisten dengan tugas dan selalu menunjukan kompetensinya serta penuh bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

Karier pria kelahiran Pontianak, 10 Juli 1954 ini dimulai sebagai Kasubsi Penyuluh pada Kanmenag Kab. Sintang kurang lebih satu tahun. Karena dianggap konsisten dan menunjukkan kemampuannya dalam tugas dan bekerja dengan baik, lulusan Ilmu Administrasi negara Pontianak tahun 1996 ini kemudian diberikan pekerjaan yang lebih padat yaitu di mutasikan menjadi Kepala Seksi Penerangan Agama Islam pada Kanmenag Sintang Tahun 1984.

Walau pekerjaan semakin padat, ia dinilai mampu bekerja dengan tekun dan semangat kebersamaan. Disiplin, merupakan kata kunci keberhasilannya, dan selalu ditanamkannya hingga ia dapat menyelesaikan tugas di bidang penerangan Agama Islam.

Untuk menambah pengalaman kerja, Husain kemudian dimutasikan kembali di bidang pendidikan sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kanmenag Kab. Sintang selama kurang lebih enam tahun. Setelah itu, Husain pun dipromosikan lagi pada jabatan Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kanmenag Kab. Sintang. Kinerja yang lebih baik itu pulalah yang mengantarkan diririya mendapat kepercayaan dan dipromosikan sebagai Kepala Kanmenag Sintang (2003-2005).

Dengan amanah yang lebih besar ini pun, Husain tetap konsisten dengan tugas dan selalu menunjukkan kompetensinya serta penuh tanggung jawab dengan pekerjaannya. "Apapun permasalahannya, beliau dapat menyelesaikannya dengan baik," komentar rekan sejawatnya, H Ramli.

Karier pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI (1996) ini terus berlanjut. Dengan wawasan dan kedewasaan dalam bekerja dan mengedepankan semangat korsa dalam menjalankan amah itu, Husain dimutasikan menjadi Kepala Bidang Haji Zakat Wakaf pada Kantor Wilayah Kemenag Kaliman¬tan Barat. Ini jabatan terakhir Husain sebelum dia dilantik Menteri Agama guna menggantikan Rasmi Sattar.

"Saat menjabat Kabid Hazawa, beliau menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan berdedikasi, baik terhadap karyawan dan pimpinan. Serta dapat bekerjasama dengan baik antar instansi di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dan selalu loyal terhadap pimpinan," kata Ramli.

Dihubungi Pontianak Post usai pelantikan di Jakarta, Husain D Mahmud menegaskan akan berusaha maksimal dalam menjalankan amanah yang dititipkan kepadanya. "Insya Allah saya akan melanjutkan program-program Kanwil yang lama dan coba menciptakan program baru. Mudah-mudahan Kanwil Kemenag Kalbar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik," kata pelopor dan penggagas berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma`arif Kabupaten Sintang ini.

Husain juga akan menggagas berbagai program baru untukmeningkatkan keimanan dan ketakwaan umat beragama yang belum tersentuh oleh pimpinan sebelumnya. "Saya ingin mencoba pengadaan kitab suci semua agama di hotel-hotel. Di daerah maju, biasanya di kamar hotel disediakan juga Alquran," katanya.

Program-program yang menyentuh langsung kehidupan bergama di masyarakat juga akan dilaksanakannya. "Saya menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai berjalan di tempat saja," ujar Penasihat Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Provinsi Kalbar ini. (sumber : http://kalbar.kemenag.go.id)

KUA Pemangkat Lagi direhab Nihh

KOPI LUWAK/BOGOH "HALAL"

(Jakarta) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan fatwa yang menyatakan, kopi luwak halal setelah melalui proses pencucian. Diperbolehkan meminum, memproduksi, dan memperdagangkannya.

“Soal kopi luwak ini sudah kami bahas dan intinya halal,” ujar Ketua MUI KH Ma’ruf Amin saat konferensi pers di Gedung MUI, Jl. Proklamasi No. 51 Jakarta, Selasa (20/7).

Turut mendampingi Sekretaris Umum MUI Ichwan Sam dan Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim.

Dijelaskan Ma’ruf Amin, biji kopi luwak ini bersifat mutanajis atau terkena najis. Akan dinyatakan halal setelah melalui proses pencucian.

Sebagaimana diketahui, proses memproduksi kopi luwak ini dimulai dari biji kopi yang ditelan oleh luwak, kemudian keluar bersamaan dengan faeces (kotoran). Biji kopi tersebut tetap utuh (tertutup kulit tanduk).

Direktur Eksekutif LPPOM MUI Lukmanul Hakim menuturkan, biji kopi ini bersifat mutanajis. Seperti barang lain yang terkena najis, maka biji kopi pun harus dicuci terlebih dahulu untuk proses selanjutnya.

“Dalam produksi, sebelum digiling melalui proses pencucian. Kalau sudah jadi kopi bubuk tentunya sudah mencakup proses pencucian itu,” katanya.

Menurut dia, hal ini untuk mengingatkan, karena ada sebagian orang yang memiliki kebiasaan mengunyah atau mengemil biji kopi itu. Lukmanul mengatakan, pembahasan tentang kopi luwak ini dilakukan menyusul adanya sejumlah pertanyaan, seperti dari PTPN XII Jawa Timur yang menangkar luwak. Juga, dari Pangalengan Jawa Barat untuk pengembangan, jika diproduksi akan halal atau tidak. (sumber : http://www.mui.or.id)

KMA 1 TAHUN 2010

Pegawai Kementerian Agama Kalbar Harus Dukung Visit Kalbar 2010

Pontianak (11/2) --- Setelah berlangsung selama tiga hari, Rapat Kerja Daerah Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalbar Tahun 2010 yang diikuti seluruh Satker di Kalbar bertempat di Ruang Takalar, Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis 11 Februari 2010 ditutup secara resmi oleh Kakanwil Drs. H. Rasmi Sattar, M.Pd.

Dalam pengarahan akhirnya, Rasmi mengemukakan beberapa hal aktual yang perlu menjadi fokus seluruh pegawai Kementerian Agama Prov. Kalbar guna mendukung program Visit Kalbar 2010 yang telah dicanangkan Gubernur Kalbar, 31 Desember 2009 lalu. Adapun peran-peran yang dapat dimainkan oleh pegawai Kementrian Agama dalam masyarakat antara lain : pertama, dalam segi keamanan. Tentu bukan dalam arti fisik seperti polisi atau tentara, tetapi dalam arti moral agama. Yakni bagaimana memperbaiki moralitas keagamaan masyarakat sehingga tidak bertindak kriminal yang akan menggangu keamanan masyarakat dan wisatawan yang datang berkunjung ke Kalbar.

Kedua, semakin memantapkan kerukunan umat beragama dan kerukunan etnis yang beragam di Kalbar ini. Ketiga, berlaku tertib dalam berlalu lintas. Seluruh pegawai di lingkungan Kementrian Agama Kalbar diminta mentaati peraturan lalu lintas walau tidak ada polisi yang menjaga. Perlu juga digalakkan tertib berlalu lintas ini melalui jalur pendidikan di madrasah-madrasah/sekolah-sekolah dan pontren kepada seluruh anak didik. Keempat, menjaga kebersihan kantor-kantor Kementrian Agama di semua tingkatan, di rumah-rumah ibadah semua agama. "Jangan sampai ruang kantor terlihat seperti gudang," tegas Rasmi. Kelima, menjaga kesehatan individu dan masyarakat sehingga tidak muncul wabah penyakit, seperti DBD dan lain sebagainya.

Rasmi juga menekankan kembali perlunya pegawai Kementerian Agama meraih tiga sukses, yakni sukses dalam rumah tangga, sukses dalam masyarakat dan sukses di tempat kerja. (ZA/Hms)

Download : KMA 1 Tahun 2010 di sini

Gerhana Matahari

Fenomena alam gerhana matahari akan kembali mampir di Indonesia, Jumat (15/1/2010) besok. Gerhana ini bisa dinikmati warga Jakarta pukul 14.33-16.00 WIB. Siapkan peralatan jika ingin melihatnya!

Menurut Profesor Riset Astronomi Lapan Bandung Thomas Jamaludin, gerhana matahari cincin hanya melewati Afrika Tengah, India Selatan, Myanmar dan China. Daerah lain termasuk Indonesia hanya mendapat gerhana matahari sebagian.

"Di Indonesia akan terlihat di Sumatera 10-60 persen, Jawa Barat dan Tengah 0-12 persen, Kalimantan 0-20 persen, Sulawesi 0-5 persen. Yang lain tidak kebagian," kata Thomas kepada detikcom, Kamis (14/1/2010).

Lama gerhana diperkirakan sekitar 2 jam, mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Nah, untuk mereka yang tinggal di Jakarta, gerhana akan terjadi pukul 14.33-16.00 WIB dengan kegelapan hanya 11 persen. Di Bandung, gerhana terjadi pukul 14.39-15.55 WIB dengan kegelapan 8 persen.

"Kalau tidak tertutup mendung atau hujan, nanti bisa terlihat," jelas Thomas.

Menurut dia, gerhana ini bisa lebih leluasa dinikmati di Sumatera karena lebih dekat ke jalur gerhana cincin. Lhokseumawe akan mendapat gerhana 53,7 persen pada pukul 13.45-16.44 WIB, Medan akan mendapatkan gerhana 47,1 persen pada pukul 13.50-16.40 WIB, sedangkan Padang mendapatkan gerhana dengan kegelapan 34,1 persen pada pukul 13.57-16.27 WIB.

Jika anda ingin melihat gerhana, jangan lupa memakai kaca mata hitam untuk keamanan mata. Gerhana matahari juga bisa dilihat dengan plastik film, atau klise foto bekas.

"Bisa juga melubangi kertas dengan jarum. Sorot matahari yang lewat lubang jarum bisa direfleksikan ke tanah, kertas atau media lain. Nanti gerhananya kelihatan di situ," pungkas Thomas.

Innalillahi wainna ilaihi roji'un

" Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian." itulah sepenggal ayat alqur'an yang menjelaskan bahwa semua makhluq Nya akan mengalami hal demikian. pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan update informasi jamaah haji indonesia yang wafat di tanah suci dalam melaksanakan serangkaian ibadah haji. untuk jelasnya dapat anda download di sini, sekian dan terima kasih. wassalam.

Informasi

Pemangkat, 17/11/08. Tak terasa tinggal beberapa hari lagi jamaah haji Kecamatan Pemangkat pada khususnya dan Kabupaten Sambas pada umumnya akan berangkat dari Pemangkat menuju pontianak dan dilanjutkan ke batam selanjutnya ke tanah suci. pada kesempatan yang terakhir berbagai kegiatan yang dilaksanakan para jamaah seperti selamatan haji dimasing-masing kediamannya.

Keberangkatan jamaah haji akan dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2008, yang mana jamaah haji Kecamatan Pemangkat akan menunggu di Masjid Besar At Taqwa, dan rombongan dari Sambas akan menjemput di Pemangkat, semoga jamaah haji kita selamat pergi dan selamat datang.

KUA Canangkan Pelatihan Catin

Untuk menekan angka pernikahan usia dini, kantor Dep. Agama Kab. Sambas mulai tahun 2009 akan melakukan pelatihan calon pengantin (catin).

Disamping untuk menekan pernikahan usia dini, pelatihan ini untuk mencegah hamil diluar nikah. sasaran kita adalah mereka yang memasuki usia pernikahan seperti siswa SLTA sederajat yang memasuki usia 17 tahun, ungkap H. Hairi Safei Kepala Kandepag Kab.Sambas.

Dia menyakini dengan pelatihan sejak dini maka makna pernikahan tidak hanya untuk sekedar tahu namun tujuan utama adalah untuk membina keluarga sakinah, mawaddah warohmah. dari aspek kesehatan remaja perlu diberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, dengan demikian para remaja diharapkan menghindari pergaulan bebas bahkan sex bebas antar lawan jenis.

SIDANG ITSBAT 1 SYAWAL 1429 H

Sidang Itsbat Penentuan 1 Syawal 1429, Dilaksanakan Senin

Jakarta, 27/9 (Pinmas)--Sidang itsbat penentuan 1 Syawal 1429 Hijriyah akan digelar Senin, 29 September 2008 di Departemen Agama. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni berharap 1 Syawal 1429 Hijriyah tidak terjadi perbedaan.

"Seluruh ahli hisab telah sepakat 1 Syawal 1429 H itu jatuh pada tanggal 1 Oktober 2008. Kita berharap mudah-mudahan rukyah pun demikian," ujar Menag Maftuh Basyuni di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu (27/9).

Sidang itsbat yang akan diadakan Senin, 29 September 2008, nanti akan dihadiri para ahli rukyah dan ahli hisab baik dari organisasi masyarakat Islam dan pemerintah.

"Insya Allah, itsbat kali ini, semua bisa sama harinya. Sudah tidak ada lagi perbedaan seperti pada tahun-tahun sebelumnya," kata Menag.

sumber (http://www.depag.go.id)

KEGIATAN BAZ KAB. SAMBAS

BAZ SALURKAN ZAKAT DAN BEDAH 12 RUMAH FAKIR

SAMBAS - Badan Amil dan Zakat Kabupaten Sambas telah menyalurkan penerimaan zakat tahun 2007 guna membedah 12 rumah fakir di Kabupaten Sambas. Selain itu, juga disalurkan kepada 117 orang miskin sesuai ketentuan 8 asnaf sesuai tuntunan AL-Qur’an, hadist dan undang-undang zakat. Hal tersebut disampaikan Ketua BAZ Kab Sambas Drs H Syafawi saat menyampaikan laporan di Hadapan Wakil Bupati Sambas dan Kakandepag Sambas saat penyerahan penyaluran Zakat Tahun 2007 di Masjid Kantor Departemen Agama, Kamis (25/9). Penyerahan zakat kepada fakir miskin diserahkan langsung Wakil Bupati Sambas di lokasi masjid.
“Alhamdulillah ada peningkatan penerimaan Zakat dari periode sebelumnya, dan BAZ Kab Sambas telah melakukan bedah rumah 12 Fakir yang tersebar dibeberapa kecamatan,” ujar dia. Sasaran Kecamatan bedah rumah tersebut diantaranya tebas, tangaran, sambas, galing, jawai, jawai selatan, maupun sejangkung. Sedangkan penyaluran untuk fakir mencapai 26,8 juta rupiah, miskin 19,875 juta rupiah, amilin 16 juta, dan muallaf mencapai 8,9 juta rupiah.
Sedangkan perbulannya, penerimaan zakat periode sekarang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dimana sekarang perbulannya dapat terkumpul sebesar 14 hingga 15 juta rupiah perbulan, sedangkan sebelumnya hanya berkisar 1 hingga 3 jutaan saja.Penerimaan zakat tahun 2007 mencapai 258.877.395 rupiah dan yang telah tersalurkan kurang lebih 253.067.430 rupiah. “Ini berkat ridho Allah Swt dan tingginya tingkat kesadaran Muzzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya, serta kepercayaan tinggi para muzzakki kepada BAZ,” tutur Kepala Tata Usaha Kantor Depag Sambas ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Depag Sambas Drs H Hairi Syafe’I menambahkan Zakat merupakan sumber dana potensial umat muslim. Kata dia Dapat mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan ummat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. “Memang dibutuhkan sistem yang baik didukung kinerja lembaga pengelola atau amil yang profesional, kompeten dan amanah guna mewujudkan yang diharapkan,” ujar dia. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa tujuannya meningkatnya pelayanan bagi masyarakat menunaikan zakat sesuai tuntunan agama. Selain itu ditambahkan Hairi, juga meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagaman mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil daya guna zakat. “Peran pemerintah disini sebagai regulator, motivator dan fasilitator pengelolaan zakat yang dilakukan BAZ, karena Keberadaan BAZ sebagai tindak lanjut Undang-undang tersebut,” tegas dia. Hanya saja Pemerintah memiliki kepentingan terhadap badan ini. Bukan dalam lingkup teknis dan operasional, tetapi agar badan tersebut menjadi lembaga profesional amanah dan mandiri sehingga hasil pengumpulan zakat dapat memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejatereaan hidup masyarakat secara keseluruhan. Diakui Hairi di Kalbar memang masih perlu ditingkatkan penerimaan zakat.
Wabup, dr Hj Juliart Dj Alwi MPH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada semua yang telah memenuhi kewajibannya. Termasuk seluruh lapisan dan komponen masyarakat yang telah menyukseskan kelancaraan penerimaan dan penyaluran zakat di Kabupaten Sambas. Juliarti bahkan sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan lembaga tersebut dalam memperbaiki ekonomi umat. “Bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian yang besar, saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen yang telah membantu Pemda, terutama mengenai pengelolaan zakat ini,” ujarnya. Perhatian serius Juliarti terhadap masalah ini juga tampak pada saat rapat pembahasan persiapan pembukaan border di Bappeda Sambas. Wabup langsung mengarahkan undangan yang hadir yang kebanyakan adalah kepada dinas tersebut untuk urunan membantu bedah rumah tersebut. Hasilnya, terkumpul sekitar 8,5 juta rupiah. Dia juga berharap dinas badan dapat membuat kreatifitas program dalam pengentasan rumah tangga miskin.*****

588 GURU NGAJI KAMPUNG TERIMA THR

SAMBAS - Sebanyak 588 guru ngaji kampung, pengurus jenazah, penjaga makam, amil dan guru ngaji TPQ menerima insentif dari Pemerintah Kabupaten Sambas. Secara simbolis, penyerahan tersebut dilakukan Wakil Bupati Sambas dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH dan Wakil Ketua DPRD Mas’ud Sulaiman di Masjid Agung Babul Jannah Sambas, Rabu (24/9) disaksikan langsung Bupati Sambas, Kakandepag Sambas, dan Beberapa Pejabat Pemda Sambas. Pemberian insentif tersebut dikoordinir langsung Bagian Kesra Setda Kab Sambas bekerjasama dengan kantor Departemen Agama Kab Sambas.
Bupati Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid dalam Sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya. Kata dia, hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada pembangunan agama di Kab Sambas. “Alhamdulillah, akhirnya Pemda telah merealisasikan ini. Memang sengaja kita arahkan pemberiannya menjelang Lebaran, paling tidak sebagai THR,” ujar dia. Perhatian tersebut terang Burhanuddin tidak terlepas betapa pentingnya peran mereka.
Jelas Bupati, semua komponen penting, tidak ada yang tidak penting karena masing-masing memiliki peran partisipasi dalam pembangunan. “Bayangkan saja jika tidak ada yang mengurus jenazah, tidak ada yang mengajarkan kita tentang agama, semua penting. Pemerintah daerah sangat berterima kasih dengan partisipasi aktif para guru ngaji, pengurus jenazah sampai ke penjaga makam, dan insentif ini sebagai bentuk penghargaan pemda walau memang masih terbatas,” tegas dia.
Dia mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah sangat serius membangun sektor religius. Beberapa langkah tukas burhanuddin telah dilakoni pemda. Diantaranya mengirim pelajar ke kairo mesir guna memperdalam pengetahuan tentang agama, pemberian insentif, pemberian bantuan bagi rumah ibadah dan beberapa langkah lainnya. “Kita patut khawatir tidak adanya pengkaderan orang yang mengetahui fardhu kifayah dan lainnya, oleh karena itu pemda bekerjasama dengan Departemen Agama telah melakukan beberapa pelatihan berkaitan dengan pembangunan agama,” ungkapnya.
Ketua Panitia Penyerahan Insentif, H Hairi Syafe’I pada kesempatan yang sama mengungkapkan pemberian tersebut merupakan program pemda sambas. Terang Kepala Kantor Departemen Agama Sambas ini memang telah rutin berjalan beberapa tahun terakhir ini. “Memang kita lakukan bertahap, tidak semua mendapatkan insentif pada tahun yang sama,” ujarnya.
Hal ini tutur Hairi dikarenakan alokasi dana yang terbatas sedangkan jumlah penerima insentif yang terdaftar sangat besar. Sampai dengan sekarang ungkapnya data yang berhasil dihimpun terdapat 3567 orang guru ngaji, guru ngaji honor TPQ, pengurus jenazah, penjaga makam dan amil. “Insentif ini kita harapkan juga semakin meningkatkan semangat mental dan rohaniah kita semua dalam membangun dan menegakkan agama di Kabupaten Sambas,” imbuhnya. Dia berharap pejuang agama tersebut tidak hanya terfokus pada besarnya penerimaan insentif, melainkan lebih kepada nilai juang membangun agama tersebut.

BERITA UNTUK GURU

Jakarta,9/9 (Pinmas)--Sebagai konsekuensi peningkatan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari RAPBN 2009, gaji guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat terendah akan bergaji minimal Rp2 juta.

Dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, pemerintah memutuskan untuk menaikkan kesejahteraan guru dan dosen tergolong PNS sebanyak 14 persen.

Kenaikan itu, menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, ditambahkan di luar kenaikan rutin gaji pokok sebanyak 15 persen setiap tahun.

"Pokoknya guru PNS yang entah guru TK, SD, semuanya dapat peningkatan kesejahteraan guru. Penambahan ekstra sekitar 14 persen tadi sudah dihitung oleh Menkeu," papar Mendiknas.

Sedangkan untuk guru non PNS yang terdaftar di Depdiknas maupun Departemen Agama, ia menjelaskan, juga mendapat kenaikan subsidi tunjangan dengan besaran berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan.

Guru non PNS yang tingkat pendidikannya non sarjana mendapat tambahan kesejahteraan sebesar Rp50 ribu per bulan, sedangkan bagi yang berpendidikan sarjana mendapat kenaikan Rp100 ribu per bulan.

Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, kata Mendiknas, akan menempati porsi 27 persen dari anggaran pendidikan.

Kenaikan anggaran pendidikan menjadi Rp46,1 triliun pada 2009 juga dimanfaatkan untuk percepatan penuntasan wajib belajar dari tingkat dasar hingga sekolah menengah.

Menurut Mendiknas, anggaran pendidikan nantinya akan terserap lebih dari 50 persen untuk program wajib belajar.

"Kita juga tingkatkan anggaran untuk pendidikan menengah di Depdiknas maupun di Depag. Anggaran untuk pendidikan tinggi juga dinaikkan. Pendidikan non formal juga kita naikkan tidak banyak," tuturnya.

Kenaikan anggaran pendidikan, menurut Mendiknas, juga digunakan untuk peningkatan kesejahteraan peneliti dan perekayasa di luar Depdiknas.

Depdiknas akan menyiapkan anggaran bagi peneliti non PNS melalui skema yang diatur oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Mendiknas menjelaskan fungsi-fungsi pendidikan kedinasan yang dilakukan departemen lain seperti IPDN di Depdagri dan STAN di Depkeu tidak boleh memakai anggaran pendidikan karena tidak sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Sepanjang anggaran itu digunakan untuk pendidikan yang tunduk dengan UU Sisidiknas, itu tidak masalah," ujarnya.

Mendiknas mencontohkan sekolah tinggi intelejen negara yang menggunakan anggaran dari Depdiknas karena permintaan resmi Badan Intelejen Negara (BIN) kepada Depdiknas.

Sekolah itu, kata Mendiknas, berada di bawah Depdiknas sedangkan BIN hanya supervisi dan mengawasi.

Mendiknas menambahkan, akan segera dibuat Peraturan Pemerintah tentang pendidikan kedinasan untuk mengatur peralihan penyelenggaran pendidikan agar tunduk sepenuhnya pada UU Sisdiknas.

"Payung hukum itu supaya anggaran pendidikan betul-betul digunakan sesuai Sisdiknas. Betul-betul terintegrasi meskipun itu dilakukan oleh Departemen lain tapi itu di bawah payung UU Sisdiknas," demikian Bambang Sudibyo.(ant/ts)

Informasi

Tak Terasa Bulan Suci Ramadhan 1429 H / 2008 M akan tiba hanya tinggal beberapa hari lagi untuk itu kepada seluruh ummat islam yang berada di kawasan Kota Pemangkat dan sekitarnya yang ingin mengetahui Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1429 H dapat mendownloadnya di sini

Informasi

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1429 H

Pada Sidang Itsbat

Jakarta, 15/8 (Pinmas)--Pemerintah akan menetapkan awal bulan suci Ramadhan 1429 Hijriyah setelah keputusan sidang itsbat yang akan diselenggarakan 31 Agustus mendatang, demikian disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Prof Dr Nasaruddin Umar di Jakarta.

"Tahun ini kemungkinan besar umat Islam di Indonesia awal puasanya sama," kata Nasaruddin kepada wartawan disela pembukaan pemilihan keluarga sakinah dan kepala KUA teladan dan Rakernas Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta, Kamis malam (14/8)

Sidang itsbat yang digelar di Departemen Agama akan diikuti anggota Badan Hisab dan Rukyat, pimpinan ormas-ormas Islam, dan sidang tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agama.

Dirjen mengatakan, ketinggian hilal saat di tanah air saat pengamatan pada akhir bulan Syaban mencapai angka 3 derajat diatas ufuk, di bagian barat. Sedangkan di bagian timur 5 derajat diatas ufuk.

"Kemungkinan bisa dirukyat," kata Dirjen seraya berharap pada saat pengamatan nanti langit di tanah air dalam kondisi yang cerah. "Tapi kalau cuaca mendung bisa mengundang masalah, sebab bisa terhalang. Kalau cerah dengan mata telanjang saja terlihat," ujarnya.

Menanggapi keputusan salah satu ormas Islam yang menetapkan bahwa awal Ramadhan melalui perhitungan hisab hakiki wujudul hilal jatuh pada 1 September, Nasaruddin menghargai keputusan itu. Namun demikian menurut dia, keputusan yang mengikat bagi masyarakat muslim di Indonesia tetap dilakukan setelah sidang itsbat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

Menurutnya, fiqh telah mengatur persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campur tangan pemerintah (ulil amr) untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, persoalan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah. http://www.depag.go.id

Pengumuman

HIMBAUAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE-63
DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

( Logo HUT RI Ke-63 Tahun 2008 )

Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B.349/M.Sesneg/6/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pedoman Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-63 Republik Indonesia Tahun 2008, Bupati sambas, Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid melalui Surat Nomor 003.1/382/Tapem-A tanggal 24 Juli 2008, tentang Pedoman Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekan Ke-63 RI tahun 2008 Menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63 tanggal 17 Agustus 2008 agar diselenggarakan dengan khidmat dan tertib.

2. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, dimintakan kepada seluruh Instansi Pemerintah maupun lembaga swasta untuk mengibarkan Bendera Merah Putih selama lima hari berturut-turut, mulai dari tanggal 14 s/d 18 Agustus 2008, serta memasang umbul-umbul, lampu hias dan Spanduk dengan tema ”DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, KITA LANJUTKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MENUJU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA KITA PERKUAT KETAHANAN NASIONAL MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL” di lingkungan instansi / unit kerja masing-masing.

3. Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-63 Republik Indonesia adalah sebagaimana terlampir.

4. Tema dan Logo Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-63 Republik Indonesia tersebut agar diperbanyak untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

5. Mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2008 Pukul 10.00 Wib melalui Media Elektronik.

6. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian / BUMN / BUMD / Instansi Vertikal dan Kepala Desa di Kecamatan Sambas beserta seluruh staf dilingkungan kerja masing-masing, diwajibkan menghadiri rangkaian Kegiatan Pokok Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-63 Republik Indonesia sebagai berikut :
a. Sabtu, (16/8) Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sambas pukul 23.00 WIB.
b. Minggu, (17/8) Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dilanjutkan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sambas di Lapangan Sepakbola Gabsis Sambas pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan Upacara Penurunan Bendera pukul 16.30 WIB.

7. Setiap Dinas / Instansi Sipil maupun TNI Polri, dan Sekolah-sekolah pada tanggal 17 Agustus 2008 pukul 07.30 Wib mengadakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing dengan Tata Upacara sebagai berikut :
- Penghormatan
- Laporan
- Pengibaran bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya
- Mengheningkan Cipta
- Pembacaan Teks Proklamasi
- Pembacaan Do’a
- Penghormatan

(sumber : http://www.humas-sambas/blogspot.com)

Informasi Daerah

SAMBAS AKAR BUDAYA YANG BESAR

Wabup : Jadikan Budaya Pemersatu dan Ubah Prilaku Sosial

(foto : wakil bupati sambas)

Sambas yang artinya tiga suku bangsa, Melayu, Dayak, dan Tinghoa merupakan daerah yang kaya akan seni dan budaya. Hanya saja masih belum tergali optimal. Karena daerah ini memiliki kompleksitas seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan ciri khas tersendiri. Seperti adat istiadat perkawinan, kelahiran seorang bayi dalam sebuah keluarga, bahkan dalam tradisi menjamu tamu, Bumi terigas ini memiliki kekhasan tersendiri.

Wakil Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Dj Alwi pada saat menutup Festival Budaya Kab Sambas Tahun 2008 mengingatkan peran seni budaya tidak dapat dilepaskan guna mendukung kemajuan daerah ini. Karena budaya telah memiliki makna sebagai pantulan cermin martabat suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang harus dan terus dilestarikan.dan diwariskan kepada generasi selanjutnya sebagai aset bagi jati diri mereka. “Budaya memang memiliki potensi guna memperat persatuan, keberagaman budaya bukan sebagai alasan kita terpecah belah, melainkan kita harus bangga dengan keberagaman budaya yang dimiliki,” ujar dia. Budaya jelas Wabup periode 2006-2011 ini adalah wahana pemersatu tidak memandang etnis, status ekonomi dan lainnya. Sambas sebagai akar budaya yang besar kata dia memiliki budaya belalek atau budaya yang mengedepankan semangat gotong royong yang tinggi. Dan itu sudah lama ada di Bumi Serambi Mekkah ini. Dengan alasan tersebut terang master kesehatan masyarakat ini jiwa dan semangat kegotong royongan seharusnya dapat ditingkatkan lagi.

Lebih-lebih lagi menurut juliarti, budaya sendiri potensi menfilter budaya luar negeri yang tidak sesuai dengan adat istiadat setempat. Terutama kaitannya dengan prilaku sosial dimasyarakat. “Budaya kita, Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sambas salah satunya mengajarkan cara berprilaku sosial yang baik, contohnya saja cara berpakaian. Seharusnya sebagai masyarakat Kabupaten Sambas, misalnya suku melayu, harusnya menyesuaikan dengan adat budaya melayu,” ingat dia. Ungkap Juliarti harus ada kebanggaan terhadap budaya sendiri. Bukan maksudnya kedaerahan, tetapi hal itu sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya yang ada.

(sumber : http://www.humas-sambas.blogspot.com)

Informasi

Di Banjar, Peserta Didik Wajib Khatam Qur`an

Martapura (Pinmas)--Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), peserta didik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, terutama kalangan muslim, sebelum mengakhiri masa studi pada tingkatan tersebut, wajib khatam Al Qur`an.

Bupati Banjar, Gusti Khairul Saleh,di Martapura, Jumat, menegaskan, peserta didik yang selesai studi pada tingkat sekolah tersebut, namun belum khatam Qur`an, maka sesuai Peraturan Daerah (Perda) Khatam Qur`an, sanksinya untuk sementara ijazah yang bersangkutan terpaksa ditahan.

Begitu pula foto copy ijazah sebagai penggati akan diberikan hingga peserta didik tersebut dapat mengkhatamkan Al Qur`an, kata Bupati seperti dikutip Kepala Sub Bagian Pemberitaan Humas Sekretariat Daerah (Setda) setempat, Yanto Sugianto kepada pers.

Khairul Saleh yang datang bersama rombongan ke acara khataman massal di Masjid Jami Sirajul Aman, Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul tersebut menyambut gembira setelah melihat banyak anak-anak TK/TPA yang khatam Qur`an. "Ini adalah kebanggaan bersama, kebanggaan orang tua, guru dan kita semua," katanya.

(sumber : http://www.depag.go.id)

Informasi

Menag Minta Sekolah dan Masjid Ahmadiyah

Tak Disegel

Menteri Agama H. Muhammad Maftuh Basyuni minta jika ada sekolah dan masjid Ahmadiyah di berbagai daerah tidak disegel karena kedua tempat tersebut merupakan hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan layak dan kebebasan menjalankan ibadah.

Pernyataan Maftuh tersebut diungkapkan di hadapan para wakil gubernur dari seluruh Indonesia, di Bandung, Rabu malam. Kronologis lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, terkait pasca diterbitkannya SKB tersebut dijelaskan secara panjang lebar.

"Kita belum bisa mengklaim bahwa gesekan bisa di atasi. Namun, pasca SKB tersebut sudah ada kemajuan di lapangan," kata Menang di hadapan 33 wakil gubernur dari seluruh Indonesia.

Sebelumnya ia tampil sebagai pembicara dalam pembukaan Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tempat yang sama. Rakornas itu sendiri dibuka Mendagri Mardiyanto.

"Kita belum melihat semua pihak puas. Kita harus waspada," pinta Menag kepada para wakil gubernur.

Ia berharap para kepala daerah dapat memaksimalkan peran FKUB di berbagai daerah guna mensosialisasikan SKB tentang Ahmadiyah tersebut. Karena itu FKUB di setiap daerah diharapkan dapat memiliki kantor tersendiri di setiap kota. Pasalnya, dengan adanya wadah berkumpul para pimpinan dan pemuka agama diharapkan berbagai persoalan keagamaan dapat dipecahkan secara ikhlas bersama-sama.

Meski rencana tersebut anggarannya masih dalam proses, Menag merasa yakin bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberi persetujuan. Depag berencana akan menganggarkan setiap pendirian kantor FKUB di berbagai kota sebesar Rp500 juta. Jika dana dirasakan kurang, setiap pemda diharapkan ikut memberikan bantuan.

"Tanpa ada wadah, tempat berkumpul para pemuka agama, sulit FKUB dapat dimaksimalkan peranannya," kata Maftuh.

Dalam konteks kerukunan beragama, katanya lagi, pasca dikeluarkannya FKUB semua pihak diminta tetap waspada. Pasalnya masih ada kelompok yang pro kontra di lapisan bawah. Ini terjadi disebabkan akibat ketidaktahuan warga tentang isi SKB itu sendiri yang dimanfaatkan guna mencari keuntungan tertentu.

Dari laporan yang ia terima, ada sekolah disegel karena pemilik bangunan dan guru sekolahnya adalah anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hal ini tak boleh terjadi, karena pendidikan merupakan hak bagi setiap warga. Namun jika disekolah bersangkutan menyebarkan paham Ahmadiyah yang mengakui masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka hal itu jelas merupakan suatu penyimpangan dan harus ada sanksi.

Demikian juga jika anggota JAI memutar film, yang isinya menyebarkan paham Ahmadiyah, dan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sesungguhnya, tentu pula harus ada tindakan pelarangan, kata Maftuh lagi.

Setiap orang, agama mana pun, di bumi pertiwi ini dapat melaksanakan ibadahnya sebebas-bebasnya. Namun, katanya lagi, hendaknya kebebasan yang diperoleh itu hendaknya dilaksanakan dalam koridornya masing-masing. Karena itulah, agar tak menimbulkan gesekan peran dari FKUB harus dimaksimalkan.

"Bumi, bintang, bulan dan matahari berputar menurut garis edarnya masing-masing. Semua bergerak sesuai koridornya masing-masing," kata Maftuh memberi perumpamaan.

Para kepala daerah diimbau agar secepatnya mensosialisasikan tentang SKB tentang Ahmadiyah dan memaksimalkan peran FKUB. Surat edaran dari Menang tentang Ahmadiyah sudah diterbitkan. Ia berharap warga Ahmadiyah dapat melaksanakan ibadah sebagai umat Muslim lainnya dan mengakui bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir.

(sumber : http://www.depag.go.id)