Alhamdulillah tepatnya diawal bulan Oktober 2015, kami dari admin blog Kantor Urusan Agama aktif kembali setelah beberapa tahun absen. semoga dapat dilanjutkan kembali dan melanjutkan silaturrahim antar KUA se indonesia

TANAH WAKAF WAJIB BERSERTIFIKAT

Sambas (24/2) --- Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menghadirkan utusan Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Sambas dan Ketua Nazir di Aula Pantura Sambas, Rabu (23/2). Pertemuan tersebut membahas keberadaan tanah wakaf yang wajib memiliki sertifikat, agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Sambas Mahmudi, informasi sertifikat tanah wakaf ini harus dipahami masyarakat dan petugas lapangan, agar masyarakat mengerti tentang aturan tanah wakaf. Baik itu tanah wakaf perkuburan, masjid, sekolah, dan lain-lain, di mana semuanya wajib memiliki sertifikat, sehingga status hukum tanah jelas. "Khusus tanah wakaf sekolah, aturan terbaru apabila tidak memiliki sertifikat, maka sekolah tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan, karena bantuan ini mengalir jika ada sertifikat tanah untuk bangunan sekolah dan tidak bermasalah," ujamya.

Dijelaskannya bahwa masalah wakaf harus diselesaikan, terutama masalah batas tanah. Ini harus dikoordinasikan bersama yang mewakafkan, sehingga wakaf yang diserahkan tidak bermasalah di kemudian hari, tanah wakaf yang diterima harus memiliki surat dari wakif yang diketahui nazir yang ditandatangani KUA. Karena wakaf ini diingatkannya cukup penting, karena tujuannya agar tidak memiliki tuntutan di kemudian hari. Selain itu, sertifikat tanah ini akan mempermudah jika dikucurkan bantuan.

"Kemenag mengimbau agar KUA kecamatan harus cepat membentuk nazir, serta menginformasikan kepada masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas Siswidodo mengungkapkan bahwa terkait permohonan serifikat tanah, berdasarkan surat yang masuk kepadanya, semua permohonan tanah wakaf telah kelar dan tidak mengalami tunggakan di BPN. Sementara bagi yang akan mengurus baru diharapkan dia segera mengajukan ke BPN. Syaratnya, kata dia, utruk tanah wakaf harus ada penyerahan dari wakif kepada nazir di KUA setempat,berdasarkan akte ikrar wakaf dan mengajukan pemohonan ke BPN, "Alhamdulillah sejauh ini pengurusan tanah wakaf tidak ada kendala, sedangkan untuk biaya yang di wajibkan di antaranya untuk pengukuran dan panitia, ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPN," katanya.

Sementara itu Penyelenggara Zakat Wakaf, Zulkarnain, mengatakan kegiatan ini untuk menginformasikan aturan tanah wakaf kepada KUA dan nazir. "Diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan wakaf yang ada di Kabupaten Sambas, sehingga keberadaan tanah wakaf yang telah diserahkan menjadi jelas, salah satunya memiliki sertifikat," pungkasnya. (Kemenag Kalbar)

Pemilihan KUA Teladan 2010

Teka teki pemenang KUA Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 terjawab sudah. Pada hari selasa tanggal 20 juli 2010, bertempat di Hotel Santika Pontianak, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Drs.H.Rasmi Sattar, M.Pd mengukuhkan tiga kepala KUA Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Tiga Kepala KUA yang dikukuhkan itu adalah Zaidi,S.Ag kepala KUA Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten sambas sebagai terbaik I, Hasanusi,S.Pd.I Kepala KUA Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagai terbaik II, Sutisna Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang sebagai terbaik III.

Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa pemilihan KUA Kecamatan sebagai Unit Pelayanan Teladan/Percontohan dimaksudkan untuk mendorong, memotivasi kinerja KUA Kecamatan agar dapat memberi pelayanan yang tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai pelayanan prima.

Lebih lanjut Kakanwil mengatakan bahwa KUA Kecamatan harus tegar dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang begitu banyak dan berat dalam melaksanakan bimbingan, membina masyarakat untuk meningkatkan keimanan, kebijakan Pemerintah serta melaksanakan tugas dalam ketaqwaan yang dimanivestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

“Pemilihan KUA Kecamatan sebagai Unit Pelayanan Teladan/Percontohan ini membuktikan baik Pusat maupun Daerah sangat memperhatikan dalam rangka mengadakan pembinaan, baik administrasi ataupun sumber daya lainnya” ujar kakanwil lagi

STRUKTUR KUA

DATA PEGAWAI

KUA KEC. PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2010

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. HERLAN	Kepala Kantor
2	M. YAMIN CHALID	Pelaksana
3	AMIRUN, S.Th.I	Penghulu
4	MAHYUDI, S.Hi	Pelaksana
5	DARWATI, S.Ag	Penyuluh Fungsional
6	RUSMAN	Pegawai Honor
7	Drs. SUTIYO	Pengawas PENDAIS

Soal Shalat Jenazah Koruptor Bisa Muncul Pengadilan Jenazah

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali setuju koruptor harus mendapat hukuman yang setimpal karena merugikan rakyat dan bangsa. Namun semangat pemberantasan korupsi bukan berarti membiarkan jenazah koruptor tidak dishalati, sehingga berkembang orang yang sudah mati diadili dulu untuk mengetahui apakah ia koruptor atau bukan.

"Nanti bisa ada pengadilan jenazah, yang mau dikubur dihakimi dulu apa pantas dishalati atau tidak," kata Suryadharma Ali usai berbuka bersama dengan pejabat Kementerian Agama dan pers dikediamannya, komplek pejabat tinggi negara Jl Widya Chandra No. 9 Jakarta, Senin (23/8) sore.

Padahal lanjut dia, shalat jenazah merupakan fardu kifayah,setiap mayit yang beragama Islam maka kewajiban umat muslim di wilayah itu untuk menyalatinya. "Itu kan wilayah fikih. Orang yang mati itu harus dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan. Itu hukumnya fardu kifayah," kata Suryadharma.

Dijelaskannya, terpidana korupsi yang sudah menjalani hukumannya sudah mendapatkan balasan atas kesalahannya. Maka itulah ada Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang salah satu fungsinya meluruskan orang yang bersalah agar seorang kembali ke jalan yang benar. "Kalau di sini sudah mendapatkan balasan, mengapa melarang untuk dishalatkan?" tanya Suryadharma yang saat itu mengenakan baju koko berawarna putih.

Seperti diketahui kecaman anti korupsi kian bersemangat. Seperti wacana `Koruptor Itu Kafir` dan imbauan tidak mensalatkan koruptor kini tengah berkembang menjadi kontroversi. Menteri Agama Suryadharma Ali memahami munculnya wacana tersebut merupakan bentuk dari semangat pemberantasan korupsi.

Tapi diingatkan agar semangat tersebut jangan sampai melanggar masalah fikih. "Ya terlalu bersemangat. Tapi masalah kafir atau salat itu kan wilayah fikih, wilayahnya ulama, bukan wilayah KPK (hukum)," kata menteri yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini (sumber : kemenag.go.id)